Latihan Peragaan Manasik Haji Tk Aisyiyah Se Kota Depok

Ikatan Guru Bustanul Athfal (IGABA) Kota Depok menyelenggarakan Latihan Manasik Haji TK Aisyiyah sekota Depok di lapangan perguruan Muhammadiyah Beji Timur pada hari Sabtu (12/09/2015).

Kegiatan ini berlangsung tertib dan lancar yang diikuti oleh 789 peserta anak didik dari 23 TK Aisyiyah sekota Depok.

“ Alhamdulillah, pelatihan kali ini berlangsung relatif lebih tertib dan lancar dari pada tahun-tahun sebelumnya, baik oleh para peserta dan orang tua murid, sehingga acara terbilang sukses” demikian dikatakan oleh ketua panitia Ibu Nurmayati, S.Pd.

Berbagai latihan kegiatan seperti sya’i, thowaf, melontar jumroh diperagakan oleh para peserta. Diantara tujuan Latihan manasik haji ini  adalah untuk mengenalkan ibadah haji bagi anak didik di usia dini. Dari kegiatan ini dapat diambil manfaat  diantaranya mengenalkan budaya antri buat anak  saat mengikuti rangkaian kegiatan latihan.

Setiap peserta mendapatkan snack, makan siang dan sertifikat. Tampak anak-anak berfoto dengan gembira ria di depan replika ka’bah di tengah lapangan seolah mereka berada di tengah Masjidil Haram. (MR)

 

Jenderal Sudirman, Jenderal Muhammadiyah

Di Bodas Karangjati lah Sudirman dilahirkan, tepatnya di kabupaten Purbalingga tanggal 24 Januari 1916. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, tapi tidak sampai tamat. Kemudian ia menjadi guru di Muhammadiyah Cilacap. Semasa mudanya Sudirman aktif dalam organisasi pramuka dan terkenal sangat disiplin.

 

Dimasa pendudukan Jepang, Sudirman sangat memperhatikan masalah sosial. Lalu ia mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Dan ia juga menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Keresidenan Banyumas. Pada masa itu pula Sudirman mengikuti pendidikan tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor. Kemudian ia diangkat menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Jasa pertama Sudirman setelah kemerdekaan ialah merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas.

Sesudah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, ia diangkat menjadi Panglima Divisi V / Banyumas dengan pangkat kolonel. Bulan Desember 1945 ia memimpin pasukan TKR dalam pertempuran melawan Inggris di Ambarawa. Tanggal 12 Desember dilancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Akhirnya pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang.

Dalam Konferensi TKR tanggal 12 Nopember 1945 Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Lalu tanggal 18 Desember 1945 ia dilantik oleh Presiden dengan pangkat Jenderal. Sejak itu TKR tumbuh menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sewaktu Belanda melancarkan Agresi Militer II, Jendral Sudirman sedang sakit, tetapi ia menolak saran Presiden untuk tetap tinggal didalam kota. Kurang lebih tujuh bulan ia mempimpim perang gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung. Banyak penderitaan yang dialaminya terutama penyakitnya sering kambuh dan tidak tersedianya obat-obatan.

Pulang dari medan gerilya, karena masih sakit, ia tidak dapat memimpin Angkatan Perang secara langsung, tetapi buah pemikirannya selalu dibutuhkan oleh Pemerintah.

Pengalima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta. ***

Muhammadiyah Akan Lakukan Jihad Konstitusi

Jihad konstitusi menjadi salah satu poin rekomendasi muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, lima tahun terakhir pihaknya melakukan judicial review terkait undang-undang yang merugikan negara dan rakyat. Langkah ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama.

“Kami menyebut proses ini sebagai jihad konstitusi karena memiliki waktu bertahun-tahun dan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikannya,” ujarnya, Senin (10/8).

Dia mengatakan, UU yang bertentangan dengan UUD 1945 di antaranya UU tentang lalu lintas devisa, investasi, dan ketenagalistrikan. Seluruh undang-undang itu telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, pihaknya sedang menunggu proses yang sedang berjalan di MK. Kemudian, salah satu yang akan diperjuangkan Muhammadiyah adalah menuntut pemerintah untuk membuat aturan seluruh transaksi di dalam negeri dilarang menggunakan dolar. Alasannya, dolar berdampak pada ekonomi Indonesia yang terpuruk. Seluruh harga komoditas dan utang diukur menggunakan dolar sehingga Indonesia tidak memiliki kedaulatan ekonomi lagi. Dia mengatakan, Muhammadiyah merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah rakyat.

Terkait pemberantasan korupsi, Muhammadiyah menyarankan pemerintah membuat undang-undang pembuktian hukum terbalik. Menurutnya, rekomendasi tersebut sudah dikeluarkan sejak muktamar di Yogyakarta bahwa untuk pemberantasan korupsi Indonesia harus memiliki undang-undang pembuktian hukum terbalik.

 

“Ketika memiliki undang-undang ini, terduga korupsi dapat ditangkap dengan cepat sesuai proses yang berlaku,” ujarnya.

Koruptor juga dinilai sama dengan melakukan tindakan kejahatan terorisme dan penyelundupan narkoba. Sehingga, dalam muktamar lalu Muhammadiyah merekomendasikan haram memilih pimpinan yang terindikasi koruptor.

 

Dia menilai, selama ini pasal untuk menuntut koruptor tidak cukup dengan UU Tipikor dan KUHP. Mereka selalu berlindung dari pasal praduga tak bersalah. Bahkan, belakangan setelah ditangkap, mereka juga mengajukan praperadilan. Menurutnya, para koruptor juga tidak segan-segan untuk menunda-nunda masa hukuman dengan berbagai alasan. Sebelumnya, pada acara Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengajukan rekomendasi jenazah koruptor tidak perlu dishalatkan kepada muktamirin. Dahnil berpendapat, hal itu merupakan bagian hukuman sosial untuk membuat jera koruptor dan menjauhkan masyarakat dari sifat tersebut.

Berbagai tanggapan pro kontra pun bermunculan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai wacana koruptor tak perlu dishalati saat meninggal dunia merupakan bentuk penegasan publik mengenai perlu ada sanksi moral terhadap koruptor. Wacana seperti itu bisa dimaknai sebagai wujud komitmen memerangi tindak pidana korupsi.

 

“Mungkin, karena masyarakat sudah begitu geram, sudah begitu murkanya, sehingga lalu kemudian sampai ada wacana seperti itu,” kata Lukman. (Sumber : Sangpencerah.com)