KEADILAN PENENTUAN KUOTA HAJI

Kepastian seorang muslim berangkat menunaikan ibadah haji adalah jalan yang tidak pendek. Bukan saja bagi si muslim bersangkutan tapi juga bagi Pemerintah yang mengelola kegiatan itu. Bagi Pemerintah kegiatan dimulai dari diterimanya kuota jumlah jamaah haji dari Pemerintah Arab Saudi, lalu Menteri Agama RI mendistribusikan ke 34 propinsi yang ada. Di setiap propinsi, Kantor Wilayah Kementrian Agama membagi ke kabupaten/kota yang ada di propinsi tersebut, kemudian Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota membaginya lagi ke semua kecamatan yang ada di wilayahnya. Bagaimana memastikan jumlah kuota yang ada dibagikan secara adil?

Fakta terdekat, seorang kawan yang tinggal di suatu di kota dalam Propinsi Jawa Barat mendapat kepastian keberangkatan setelah menunggu 4 tahun sejak pendaftaran, sementara itu teman lainnya di propinsi yang sama harus menunggu 7 tahun,bahkan di Kota Banyuwangi (Jawa Timur) mempunyai waktu-tunggu mencapai 27 tahun!

“Setiap mendekati momen pelaksanaan ibadah haji, saya seringkali mengamati persoalan lain yang menyebabkan panjangnya daftar tunggu ini yaitu karena administrasi kependudukan calon haji yang mendaftar dari Kota Ambon ternyata ditengarai banyak berasal dari daerah luar,” ungkap Walikota Ambon Richard Louhenapessy yang dikutip kompas.com (31/8).

Ya, berbagai cara dilakukan anggota masyarakat untuk mempersingkat waktu-tunggu menunaikan ibadah haji. Karena dirasa menunggu belasan tahun adalah tidak ril, apalagi buat yang sudah memasuki usia senja, pasti ada kekuatiran tidak dapat menunaikan ibadah haji hingga ajal tiba. Manusiawi sekali.

Sekarang bayangkan, kita masuk ke salah satu loket antrian yang totalnya berjumlah 514loket, masing-masing loket mempunyai service time yang tidak sama. Misalnya kita ber-ktp Kota A, sedangkan istri yang ber-KTP Kota B. Karena suami-istri, kita tentunya bisa bisa mengatur berkas pendaftaran diterima oleh instansi terkait pada waktu yang sama, tapi kenapa waktu-tunggu untuk Kota-A dan Kota-B yang didapat oleh pasangan suami-istri tidak sama? Idealnya khan waktu tunggu setiap peserta antrian di semua loket adalah sama.

Dari 514 loket itu, peserta antrian (calon jemaah haji yang mendaftar) nya tidak sama. Dalam setahun, ada yang berjumlah puluhan ribu, ada yang ribuan, namun ada yang hanya ratusan pengantri.

Penentuan kuota peserta antrian yang dapat dilayani oleh masing-masing loket tampaknya ditentukan berdasarkan syarat untuk berhaji yaitu muslim, dewasa, sehat jasmasni, sehat akal, dan mampu.

Pemerintah menentukan proporsi setiap loket mengacu pada data histori kependudukan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun. Berdasarkan data sensus tersebut terdapat jumlah penduduk muslim, penduduk dewasa, dan penduduk yang sehat akal. Sedangkan jumlah penduduk mampu, ditentukan dengan melihat data penduduk miskin, sehingga jumlah penduduk mampu adalah jumlah seluruh penduduk minus jumlah penduduk miskin.Menggunakan data-data tersebut, dibuatlah formula penentuan proporsi jumlah kuota untuk setiap propinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

Dengan fakta yang ada di masyarakat, yaitu waktu-tunggu yang bervariasi sangat jauh sepertinya sistem penetapan kuota yang berlaku selama ini belum ideal. Lantas bagaimana kira-kira membuat distribusi kuota untuk setiap loket menjadi relatif sama?

Jika kita kembali ke syarat berhaji, maka definisi ‘mampu’ haruslah diartikan dengan ukuran yang lebih obyektif dibandingkan dengan hanya menggunakan data penduduk miskin yang selama ini digunakan. Kata ‘mampu’ harus diartikan lebih akurat yaitu mampu melakukan ibadah haji secara ekonomi, lebih tajam lagi yaitu mampu melakukan pendaftaran menjadi calon jamaah haji karena dalam pendaftaran ditentukan bahwa si calon harus sudah mempunyai tabungan haji sejumlah tertentu.

Sebagai ilustrasi, di tingkat kota yang mempunyai tiga kecamatan (A,B, dan C).Jumlah penduduk muslim dewasa di masing-masing kecamatan adalah 20.000, 15.000, dan 35.000. Masing-masing kecamatan mempunyai jumlah penduduk miskin 20%, 25% dan 21%. Jumlah pendaftar haji tahun ini untuk masing-masing kecamatan adalah 250, 500, dan 1.000 jamaah.  Kota tersebut telah ditetapkan mendapat  kuota haji sejumlah 76 jamaah. Bagaimana membagi kuota sejumlah 76 jamaah ke 1.750 jamaah pendaftar secara adil?

Ada tiga kemungkinan pola pembagian. Pertama, jika hanya melihat jumlah penduduk muslim saja maka distribusi kuota adalah 21, 17, dan 38 untuk kecamatan A, B dan C. Kedua jika memasukkan juga faktor tidak-miskin maka komposisi kuota menjadi 22, 15, 38 dan ada kelebihan kuota 1 karena pembulatan. Ketiga jika hanya memperhitungkan mereka yang sudah menjadi pendaftar diperoleh komposisi kuota menjadi 10, 21, 43 dan ada kelebihan 2 kuota karena pembulatan . Dari ketiga kemungkinan komposisi kuota ini mana yang paling adil? Bagaimana membagi kelebihan kuota karena pembulatan angka, lantas bagaimana dengan faktor umur pendaftar apakah perlu diperhitungkan atau tidak.

Misalkan kita gunakan komposisi ketiga maka untuk kecamatan A hanya mempunyai kuota 10 jamaah, padahal ada 250 jamaah yang mendaftar. Bagaimana membagi kuota yang hanya 10 itu ke 250 pendaftar,apakah menggunakan prinsip “first come first serve” atauberdasarkan umur para pendaftar,agar pembagian kuota benar-benar adil?Mari kita berdoa agar para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan atas masalah pembagian kuota haji di semua tingkatan selalu mendapat hidayah agar dapat membagi kuota secara adil.

Maman Hermansyah, Alumni MA ITB, Tinggal di Kukusan, Depok, Jawa Barat.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *